Kabinet SBY-Boediono melanggengkan Politik Kartel !” Benarkah itu?
Kamis, 20 Januari 2011 - 16:20:57 WIB
Diposting oleh : Hari Setya Budi A.Md
Kategori: Dalam Negeri - Dibaca: 597 kali

“Partai-partai politik di Indonesia ternyata juga tengah mengidap sindrom Politik Kartel”,  demikian terungkap dari hasil penelitian Dodi Ambardi, Ph.D. Kenyataan ini mestilah menyedihkan semua pihak. Sebab, politik seharusnya digunakan untuk membela kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya.

Partai politik di Indonesia nyatanya cenderung untuk berkolusi daripada berkompetisi. Mereka membentuk kelompok untuk melayani kepentingan diri sendiri ketimbang mencoba mewakili beragam kepentingan kolektif yang nyata ada di masyarakat. Dan inilah buktinya, kompetisi antar partai selama pemilu tiba-tiba menghilang begitu partai politik mamasuki arena eksekutif pembentukan kabinet dan arena legislatif.

Di pihak lain, tampak menggejala juga apa yang kemudian disebut “Serikat Dagang Politik”. Pengamatan cerdas Drs. Said Tuhu Leley ini sebenarnya inginmengatakan bahwa semua aspek kehidupan yang kita saksikan selama era reformasi ini, termasuk politik di dalamnya, telah dirasuki oleh semangat “dagangisme”--suatu semangat yang menempatkan apa saja di atas pertimbangan untung rugi secara material. Ini ditandai dengan digunakannya aktifitas politik sebagai “mata pencaharian” baru di kalangan masyarakat. Aktifitas politik atau partai politik pada umumnya terjebak menjadi kegiatan yang bermotif ekonomi jangka pendek para pemeran dan pelakunya,yakni mencari nafkah.

Tidak hadirnya politik oposisi kiranya menambah panjang karut-marutnya tatanan jagat perpolitikan nasional. Ini memang bersifat cultural, kata Drs. Taufiq Nugroho, M.Ag, panelis dalam bedah buku ini. Meskipun bersifat kultural Implikasinya tetap saja struktural. Secara politk kelembagaan, mekanisme check and balances menjadi tidak lagi berdaya. Di hadap(k)an kekuasaan yang makin tebal muka seperti saat sekarang ini, kultur ini jelas menjadikan kekuasaan makin absolute saja. Sementara pihak memang menyatakan diri “Opisisi”. Tapi jelas pula bahwa oposisi itu bukan atas dasara program dan idealism-ideologis, tapi oposisi karena sakit hati.

Demikianlah situasi politik kita yang sarat dengan “kartel”. Politik busuk semacam Kartel ini mestilah terus dikritik, diteliti dan diantisipasi agar tidak menjadi penyakit kronis bangsa ini layaknya Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Karena itulah, setelah Sukses menggelar acara Diskusi Publik “Mengungkap POLITIK KARTEL” Senin 10 Januari 2010, Sekolah Politik Kebangsaan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta akan menggelar kembali Diskusi Publik “POLITIK KARTEL” di Panggung Politik Kita dengan para panelis yang berbeda-beda. Sebuah forum panel disukusi politik dari para fungsionaris partai politik dan pemangku kebijakan public.

Lantas, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan suara konstituen dan aspirasi rakyat? Siapa kini yang mewakili rakyat? Atau, saatnya-kah kini rakyat berbicara sendiri, menentukan dirinya, memaksa para politisi, para pejabat dan pemimpin mereka bekerja untuk rakyat?